MAKASSAR – Prokontra.online | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan monitoring dan evaluasi penangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sulawesi Selatan. Rapat Teknis Monev yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis ini diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan Tim Monev dipimpin langsung oleh Deputi 3 BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan yang bertindak sebagai Ketua Tim.
Wakil Koordinator Pengendalian Operasi Penanganan PMK, Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja, membuka rapat dengan membahas mengenai apa saja langkah yang telah dilakukan oleh satuan tugas (satgas) penganan PMK di Sulsel serta kendala apa saja yang terjadi di lapangan. Kepala Karantina Pertanian, Lutfie Natsir menghadiri langsung rapat teknis ini dengan didampingi oleh Koordinator Bidaang Karantina Hewan, Sandra Diah Widhiyana.
Dalam Rapat ini Lutfie menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan biosecurity maximum sebagai bentuk pengawasan lalu lintas hewan ternak di pintu pemasukan dan pengeluaran antar pulau.
“Karantina Pertanian Makassar selalu mengingatkan kepada petugas kami yang berada di pintu – pintu pemasukan dan pengeluaran untuk menjalankan bio security maximum. Kami sudah melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan ternak baik itu yang masuk maupun keluar, begitupun dengan dokumen penyertanya”, tutur Lutfie
“karantina pertanian bertugas di pintu pemasukan dan pengeluaran yg ditetapkan pemerintah pusat dan Instalasi Karantina Hewan beradasarkan amanat UU dan dan selanjutnya disebutkan jga dalam SE Ka BNPB Cq Ka Satgas PMK Pusat. Namun demikian Karantina Pertanian juga siap mendukung Satgas Provinsi Sulsel dalam hal pelaksanaan biosecurity lalulintas darat antar daerah di sulsel dan kandang ternak hewan rentan PMK berupa disinfektan alat angkut dan ternak dan transistor virus pmk lainnya”, sambung Lutfie
Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menambahkan jika penanganan PMK di Sulsel ini sudah baik, dengan adanya koordinasi dan sinergi antar instansi diharapkan dapat mempercepat langkah penyebaran PMK. Selain itu, dia juga berharap agar vaksin terhadap hewan ternak rentan PMK dapat tersu secara masif dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan. Apalagi menurutnya, vaksin juga merupakan salah satu syarat hewan dapat dilalulintaskan.
Selain di Makassar, tim Satgas PMK BNPB juga melakukan tinjauan lapangan ke Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto untuk melakukan monitoring dan evaluasi PMK. Setelah melakukan tinjauan lapangan rombongan satgas PMK BNPB juga melakukan monitoring dan evaluasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.(*)
